struktur sosial

BAHAN  AJAR

STRUKTUR SOSIAL :

KEKUASAAN, WEWENANG DAN KEPEMIMPINAN

Mata kuliah Struktur dan Proses Sosial

Jurusan Pendidikan Sejarah

FPIPS UPI Bandung

Oleh :

Drs. Syarif  Moeis

NIP : 131 811 175

JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH

FAKULTAS  PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

BANDUNG  2008

Kerangka Konsep

Kekuasaan, Wewenang, dan Kepemimpinan menurut bentuk/tipe

Kekuasaan, Wewenang, dan Kepemimpinan menurut proses tradisional

Kekuasaan

Wewenang

Kepemimpinan

Formal kharismatik

Rasional

Kekuasaan

Wewenang

Kepemimpinan

Tunggal dan  terdistribusi

Orang banyak Orang  banyak Kekuasaan, Wewenang, dan Kepemimpinan menurut Unsur-unsur

Kekuasaan, Wewenang, dan Kepemimpinan menurut Saluran-saluran militer  ekonomi  politik

Kekuasaan

Wewenang

Kepemimpinan

Tidak formal

Agama

Ideologi

tradisi

Takut

Kepercayaan

Cinta

Kekuasaan

Wewenang

Kepemimpinan

Tidak formal

Pemujaan 1.  Gambaran umum

Pada masa lampau, pendekatan sosiologi terhadap kekuasaan biasanya dilakukan

dalam kerangka pembahasan mengenai pengendalian sosial; pembahasan ini ternyata memuat

keterbatasan-keterbatasan tertentu,. Pengendalian seringkali ditafsirkan sebagai penggunaan

kekuasaan atau pengaruh untuk mencegah terjadinya perpecahan, mempertahankan

ketertiban, atau mencapai stabilitas sosial. Pembahasan pengendalian sosial biasanya terbatas

pada orientasi terhadap masa lampau dan masa kini; kekuasaan lebih relevan bagi masa

depan, sebagai suatu konsep yang mempunyai kualitas dinamis.

  Selama jangka waktu yang cukup lama, para ahli sosiologi cenderung menganggap

masyarakat sebagai sistem yang dipertahankan oleh sifat timbal balik dari interaksi sosial,

atau pola-pola yang bertujuan untuk memelihara keadaan tersebut. Di dalam hal-hal tersebut

di atas, stabilitas dipergunakan sebagai titik tolak dan perubahan dijelaskan sebagai rangkaian

penyesuaian atau penyesuaian kembali di dalam mana tertib sosial tetap dipertahankan. Studi

terhadap kekuasaan membalikannya dengan tekanan pada asumsi bahwa perubahan

merupakan titik tolak dan bahwa ketertiban merupakan produk tambahan dari proses untuk

mendapatkan kekuasaan, baik oleh individu., kelompok, maupun lembaga-lembaga. 

  Secara tradisional, maka kekuasaan dan wewenang menjadi ruang lingkup yang

khusus dari ilmu politik; akan tetapi karena kekuasaan dan wewenang adalah salah satu

dimensi dari masyarakat, maka kekuasaan dan wewenang dapat pula menjadi obyek

penyelidikan dari sosiologi. Penafsirtan-penafsiran mengenai peranan kekuasaan dan

wewenang dalam pergaulan hidup semenjak abad ke 19 semakin meluas. Analisa yang

semula dilakukan oleh Karl Marx (1973) ternyata banyak mendapatkan kritikan, namun

sebagai tindak lanjut dari itu ternyata kemudian banyak dilakukan penelitian yang lebih

mendalam terhadap proses-proses kemasyarakatan, termasuk kekuasaan dan wewenang,

Hasil-hasil analisa yang dilakukan oleh  Max Weber (1958) , merangsang para ahli-ahli sosial

untuk terus mengadakan penelitian terhadap unsur-unsur kekuasaan dan wewenang , yang

selama itu agak diabaikan oleh para ahli ilmu politik.

  Sosiologi memandang kekuasaan dan wewenang ini sebagai suatu gejala yang netral;

kekuasaan dan wewenang bukan suatu gejala yang buruk maupun baik, kecuali dalam

penerapannya. Dengan meniadakan nilai tersebut, sosiologi berharap dapat melakukan

analisa dengan sebanyak mungkin menetralisasikan unsur-unsur yang bersifat subyektif.

Dalam percakapan sehari-hari, masalah kekuasaan dan wewenang sering dibicarakan orang;

demikian juga dengan media massa, yang setiap hari memuat berita-berita mengenai unsur

kemasyarakatan itu. Persoalan-persoalan yang ada perihal kekuasaan dan wewenang ini tidak

bisa dianggap sebagai masalah yang sederhana, atau mudah untuk dipecahkan; hanya

sayangnya, sosiologi bukan merupakan ilmu yang secara langsung dapat memecahkan

masalah-masalah tentang kekuasaan dan wewenang, peranan sosiologi disini sebatas

memberi gambaran tentang fenomena sosial yang terjadi, bagaimana bisa terjadi, apa

pengaruhnya kemudian, kekuatan-kekuatan apa yang ada dibelakang fenomena itu,

bagaimana kekuatan-kekuatan itu dapat mempengaruhi orang  banyak, dan sebagainya.   Dengan timbulnya masyarakat-masyarakat luas dan komplek, muncul dua ciri pokok,

yaitu bertambahnya jumlah warga masyarakat dan terjadinya sistem ekonomi. Kedua ciri

tersebut, saling mendukung satu sama lain. Bertambahnya jumlah masyarakat menyebabkan

timbulnya kesulitan berkomunikasi, sehingga sukar mendapatkan serta memelihara

kesepakatan. Perubahan–perubahan tersebut , antara lain, menyebabkan timbulnya berbagai

pusat kekuasaan atau struktur kekuasaan. Prosesnya dapat ditelusuri dengan memeriksa tiga

sumber kekuasaan, yaitu militer, ekonomi, dan agama. 

2. Pengertian dasar

Dalam konteks Sosiologi, kekuasaan dan wewenang adalah gejala kemasyarakatan

yang umum sifatnya, dimana dan pada bentuk masyarakat bagaimanapun gejala ini selalu

timbul; namun yang lebih perlu digaris bawahi disini, bahwa Sosiologi selalu memandang

netral dari seperangkat gejala-gejala sosial yang menjadi obyek perhatiannya, netral dalam

arti tidak menilai suatu gejala itu baik atau buruk, yang pasti gejala itu ada hidup dalam

masyarakat. Walaupun kekuasaan itu senantiasa ada dalam setiap masyarakat, namun bukan

berarti bahwa kekuasaan dapat dibagi rata para semua anggota masyarakat; dengan ketidak

merataan ini justru kemudian timbul makna pokok dari  kekuasaan,  yaitu sebagai suatu

kemampuan untuk mempengaruhi fihak lain agar menurut pada kehendak yang ada pada

pemegang kekuasaan. 

  Adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang

dikuasai; ataudengan kata lain antara fihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan

pengaruh dan fihak lain yang menerima pengaruh ini, dengan rela atau karena terpaksa.

Apabila kekuasaan itu diterjemahkan pada diri seseorang, makabiasanya orang itu dinamakan

pemimpin dan mereka yang menerima pengaruhnya adalah pengikut-pengikutnya. Bedanya

kekuasaan dengan wewenang (authority atau legalized power) ialah bahwa wewenang adalah

kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau

mendapat pengakuan dari masyarakat; karena memerlukan pengakuan dari masyarakat itu, 

maka dalam masyarakat yang sudah kompleks susunannya mengenal pembagian kerja yang

terperinci, wewenang itu biasanya terbatas mengenai hal-hal yang diliputnya, waktunya, dan

cara menggunakan kekuasaan itu. 

  Pengertian wewenang timbul pada waktu masyarakat mulai mengatur pembagian

kekuasaan dan menentukan penggunaannya, namun sepertinya tidak ada satu masyarakatpun

yang berhasil dengan sadar mengatur setiap macam kekuasaan yang ada di dalam masyarakat

itu menjadi wewenang. Kecuali itu, tidak mungkin setiap macam kekuasaan yang ada

ditangkap dalam peraturan dan sebenarnya hal ini juga tidak akan menguntungkan bagi

masyarakat, andaikata hal itu terjadi. Apabila setiap macam kekuasaan menjelma menjadi

wewenang, maka susunan kekuatan masyarakat akan menjadi kaku, sehingga tidak dapat

mengikuti perubahan-perubahan yang senantiasa terjadi dalam masyarakat.

  Adanya wewenang hanya dapat menjadi efektif apabila di dukung dengan kekuasaan

yang nyata; akan tetapi acap kali terjadi bahwa letaknya wewenang yang diakui oleh masyarakat dan letaknya kekuasaan yang nyata, tidak di satu tempat atau di satu tangan. Di

dalam masyarakat yang relatuf kecil dengan susunannya  yang sederhana, pada umumnya

kekuasaan yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang meliputi bermacam bidang,

sehingga terdapat gejala yang kuat bahwa kekuasaan itu lambat laun diidentifikasikan dengan

orang yang memegangnya.

   

Sebaliknya di dalam masyarakat besar dan rumit, dimana terlihat berbagai sifat dan

tujuan hidup golongan yang berbeda-beda dengan kepentingan yang tidak selalu sama , maka

kekuasaan biasanya terbagi pada beberapa golongan. Karena itu terdapat perbedaan dan

pemisahan teoritis dan nayata dari kekuasaan politik, militer, ekonomi, agama, dan lainnya;

kekuasaan yang terbagi itu tampak dengan jelas di dalam masyarakat yang menganut dan

melaksanakan demokrasi secara luas. Meskipun ada penguasa  pemerintahan otokratis  yang

hendak memusatkan kekuasaan semua bidang dalam satu tangan secara mutlak, namun di

dalam masyarakat yang kompleks ini usaha yang demikian sukar untuk diselenggarakan,

yang paling memungkinkan adalah pemusatan secara sebagian, sedang kekuasaan nyata

lainnya tetap dipegang oleh golongan-golongan masyarakat yang dalam proses

perkembangan masyarakat secara khusus telah melatih diri untuk memegang kekuasaan itu. 

3. Hakekat Kekuasaan 

Dalam setiap hubungan antara manusia maupun antar kelompok sosial, selalu

tersimpul pengertian-pengertian kekuasaan dan wewenang; Kekuasaan, dalam istilah umum

disebut sebagai power, diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi fihak lain

menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut, kekuasaan itu juga

mencakup baik suatu kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah itu patuh) dan

Masyarakat adat :

Figur kepala adat, antara kekuasaan dan wewenang. 

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang masih menyelenggarakan keberlakuan

hukum adat, biasanya pada bentuk masyarakat yang masih sederhana dan jauh dari

peradaban modern, dimana semua kekuasaan, pemerintahan, ekonomi dan sosial

dipercayakan kepada kepala-kepala masyarakat-masyarakat hukum adat tadi untuk

seumur hidup (biasanya juga berlaku pola pewarisan kepemimpinan). Kerana luasnya

kekuasaan dan karena besarnya kepercayaan yang menyeluruh dari masyarakat

hukum adat kepada kepala-nya tadi, maka pengertian kekuasaan dan pengertian orang

yang memegangnya lebur menjadi satu. Dalam bentuk masyarakat seperti ini agaknya

sukar untuk membedakan batas-batas antara kekuasaan (yang tidak resmi) dengan 

wewenang (yang resmi)   juga untuk memberikan keputusan-keputuasan yang secara langsung maupun tidak langsung

akan mempengaruhi tindakan-tindakan fihak lainnya. Max Weber mengatakan, bahwa

kekuasaan adalah kesempatan dari seseorang atau sekelompok orang-orang untuk

menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus

menterapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongangolongan tertentu. 

  Kekuasaan tersebut mempunyai berbagai bentuk dengan bermacam-macam sumber;

hak milik kebendaan, kedudukan, birokrasi, disamping misalnya suatu kemampuan khsusus

dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan yang tertentu ataupun atas dasar peraturan-peraturan

hukum yang  tertentu, merupakan sumber-sumber kekuasaan. Jadi kekuasaan terdapat

dimana-mana, dalam hubungan –hubungan sosial maupun oraganisasi-organisasi sosial, akan

tetapi umumnya kekuasaan tertinggi ada pada organisasi yang disebut dengan “negara”,

secara resmi negara itu mempunyai hak untuk melaksanakan kekuasaan tertinggi, kalau perlu

dengan paksaan; juga negaralah yang membagi-bagikan kekuasaan-kekuasaan yang lebih

rendah derajatnya., bentuk inilah yang disebut sebagai kedaulatan (sovereignity). Kedaulatan

biasanya hanya dijalankan oleh segolongan kecil dari masyarakat yang menamakan dirinya

sebagai  the rulling class, gejala mana merupakan gejala yang umum ada pada masyarakat  .

  Dalam kenyataannya, diantara orang-orang yang merupakan warga-warga  the rulling

class, pasti ada yang menjadi pemimpinnya, meskipun menurut hukum, dia bukan merupakan

pemegang kekuasaan yang tertinggi; gejala lain yang tampak yaitu bahwa perasaan tidak puas

yang kadang-kadang timbul dari rakyat banyak (yaitu mereka yang diperintah) mempunyai

pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh  the rulling class; namun

keberadaan golongan ini tidak akan mungkin bisa bertahan bila tidak ada dukungan dari

masyarakat. Atas dasar pemikiran ini maka the rulling class akan senantiasa berusaha untuk

selalu membenarkan kekuasaannya terhadap masyarakat, dengan maksud agar kekuasaannya

dapat diterima oleh masyarakat sebagai kekuasaan yang legal dan baik untuk masyarakat

tersebut.     

  Kebanyakan ahli politik di dalam mengadakan analisa sampai pada kesimpulan untuk

membedakan antara kekuasaan yang sah, dengan yang tidak sah, atas dasar sebab-sebab

tertentu. Selama ada peperangan, misalnya, orang banyak membicarakan tentang „kekuatan

belaka‟, sesudah mana fihak yang menang berusaha untuk mendapatkan „wewenang‟, orang

berbicara tentang „wewenang‟ bila ada perilaku kekuasaan yang sah. Suatu kekuasaan adalah

sah dan diakui apabila memiliki atribut-atribut tertentu, seperti misalnya „keadilan‟,

„moralitas‟, „agama‟, dan nilai-nilai budaya lainnya yang  merumuskan „tujuan-tujuan‟

tertentu maupun „tanggung jawab‟ dari mereka yang memegang kekuasaan. Oleh karena

kekuasaan dianggap merupakan suatu sarana, maka timbul pertanyaan : kekuasaan siapa dan

untuk tujuan-tujuan apa ?, pemegang kekuasaan tertinggi senantiasa mencari jawaban, namun

sebenarnya untuk mencari selubung, sehingga tampaknya tujuan kekuasaan bukanlah sematamata kekuasaan, tetapi hal-hal lainnya.

  Keadaan di atas terjadi pada usaha-usaha golongan yang memegang kekuasaan di

dalam masyarakat yang baru bebas dari penjajahan dan mendapatkan kemerdekaan politik,

mengalami kesulitan-kesulitan. Sebab pokok dari kesulitan itu adalah pada perbedaan alam fikiran antara golongan yang berkuasa (secara relatif labih maju) dan alam fikiran golongan

yang dikuasai yang masih tradisional dan kurang luas pengetahuannya; untuk itu, golongan

yang berkuasa harus berusaha untuk menanamkan kekuasaannya dengan jalan

menghubungaknnya dengan kepercayaan-kepercayaan dan perasaan-perasaan yang kuat di

dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kelas, Golongan, Kelompok  yang Berkuasa 

Seorang pemerhati  sosiologi  (politik), Gaetano Mosca (1939), mengatakan

bahwa dilihat dari segi kekuasaan setiap masyarakat senantiasa menggambarkan ada

dua kelas atau golongan, yaini kelas atau golongan yang berkuasa dan yang dikuasai;

hal ini merupakan suatu fakta konstan yang dapat ditemukan pada semua organisme

politik. Kelas pertama yang biasanya terdiri dari orang-orang yang sedikit jumlahnya,

menerapkan semua fungsi-fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati

segala keuntungan dari kedudukkan sbagai pemegang kekuasaan. Kelas yang  kedua

yang terdiri dari lebih banyak orang, diarahkan serta dikendalikan oleh kelas pertama,

dengan cara-cara yang kurang lebih legal, sewenang-wenang atau dengan kekerasan.

Kelas kedua tersebut menyediakan sarna untuk dapat hidup dan bertahan, serata halhal lainnya yang sangat penting bagi organisme politik. Di dalam kehidupan seharihari, adanya kelas atau golongan yang berkuasa tadi dengan mudah tampak. Warga

masyarakat di manapun juga akan tahu, bahwa suatu minoritas yang terdiri dari orangorang yang berpengaruh, mengelola masalah-masalah publik.

  Dalam setiap organisme politik ada pribadi yang menjadi kepala dari para

pemimpin dari kelas yang berkuasa  sebagai satu kesatuan, yang berada di puncak

negara yang bersangkutaan. Pribadi tadi belum tentu atau tidak selalu adalah orang

yang memegang kekuasaan tertinggi menurut hukum; kadang-kadang disamping

seorang raja atau maharaja ada seorang perdana menteri yang memang kekuasaannya

lebih besar. Kenyataan yang kedua adalah, bagaimanapun tipe organisasi politik,

tekanan yang ada yang bersal dari massa yang tidak puas, mempunyai pengaruh

terhadap kelas atau golongan yang berkuasa.

  Akan tetapi, seseorang yang menjadi kepala negara, tidak akan mungkin

memerintah tanpa adanya dukungan dari pelbagai golongan, yang menegakkan

kehormatannya serta menegakka perintah-perintahnya. Walaupun dia berhasil

menguasai satu atau beberapa orang anggota golongan tersebut, tidak mungkin dia

berselisih dengan golongan tersebutatau meniadakannya sama sekali. Kalaupun hal itu

terjadi, maka dia harus membentuk kelas atau golongan lain, oleh karena tanpa

adanya dukungan, dia akan lumpuh. Di lain fihak, kalau suatu massa berhasil

menggulingkan golongan yang berkuasa, maka akan timbul minoritas

terorganisasikan dalam massa itu sendiri; apabila hal itu tidak terjadi, maka seluruh

struktur sosial akan hancur.    

 4. Kekuasaan dan kepatuhan

Kekuasaan merupakan suatu kemampuan dari fihak-fihak tertentu untuk

mempengaruhi fihak-fihak lainnya, walaupun ada kemungkinan fihak-fihak tersebut tidak

menghendakinya. Kalau semua orang sederajat kedudukannya, maka tidak ada politik, sebab

politik berkaitan dengan bawahan dan atasan,. Esensi dari politik adalah justru menyangkut

distribusi kekuasaan dalam perilaku institusional. Sepanjang hal itu menyangkut “negara”

maka tertib politik merupakan “wewenang fisual” dimana di dalamnya telah melembaga

penggunaan sanksi-sanksi secara fisual yang menyangkut penggunaan kekuatan fisik dalam

wilayah kekuasaan tertentu. Hal itu merupakan ciri yang membedakan lembaga politik,

seperti negara, dengan lembaga atau tertib lainnya.  

  Oleh karena kekuasaan menyangkut seorang pelaku yang melaksanakan

kehendaknya, maka kekuasaan berkaitan dengan kepatuhan. Oleh karena itu, maka masalah

umum dalam politik adalah penjelasan mengenai berbagai distribusi kekuasaan dan

kepatuhan. Salah satu masalah dasar dalam psikologi politik adalah, mengapa orang patuh

dan menerima kenyataan bahwa fihak lain berkuasa. Suatu jawaban langsung yang mungkin

kurang proporsional adalah suatu tanggapan yang menganggap sebagai kumpulan manusia,

yang dipimpin orang kuat yang berdiri di muka. Penjelasan  tersebut mungkin hanya tepat

bagi masyarakat yang sederhana, dimana seseorang yang kuat mempunyai kesempatan besar

untuk menjadi pemimpin. Keadaan semacam itu mungkin juga dapat dijumpai pada

kumpulan-kumpulan pemuda yang disebut “gank”, yang lebih banyak  menekankan pada

unsur kekuatan fisik.

  Di dalam kerangka dasar-dasar kepatuhan yang secara umum diakui  –  seperti,

misalnya, legitimasi atau simbol-simbol pembenaran – masalah pokok dari politik mencakup

pemahaman tentang “wewenang”. Hal itu disebabkan, oleh karena wewenang menjadi ciri

daripada tertib politik yang bertahan lama. 

  Sebenarnya, maka kekuasaan adalah semata-mata suatu kemungkinan bahwa orangorang akan berperilaku sesuatu dengan keinginan orang lain; perilaku tersebut mungkin

didasarkan pada rasa takut, menghitung-hitung „keuntungannya‟, tidak ada kekuatan untuk

berbuat lain, kesetiaan, masa bodoh, atau motif-motif individual lainnya. Wewenang atau

kekuasaan yang disahkan, menyangkut kepatuhan suka rela yang didasarkan pada gagasan

yang dimiliki fihak yang patuh, tentang pemegang kekuasaan  ataupun posisinya. Seorang

filsuf, Rousseu, mengatakan bahwa fihak yang terkuat tidak akan pernah cukup kuat untuk

selalu menjadi penguasa, kecuali apabila ia mentransformasikan kekuatannya menjadi hak

(wewenang), dan kepatuhan menjadi kewajiban.

5. Unsur-Unsur dan Saluran-saluran Kekuasaan

Soerjono Soekanto  (1983) mengambarkan beberapa unsur kekuasaan yang dapat

dijumpai pada hubungan sosial antara manusia maupun antar kelompok, yaitu yang meliputi : 

 1. Rasa Takut

Perasaan takut pada seseorang pada orang lain menimbulkan suatu kepatuhan terhadap

segala kemauan dan tidakan pada orang yang ditakuti tadi; rasa takut ini bernuansa

negatif, karena orang tersebut tunduk pada orang lain dalam keadaan yang terpaksa.

Untuk menghindari dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya, seseorang atau

sekelompok orang akan patuh atau berbuat apa saja sesuai dengan keinginan fihak yang

ditakutinya. Disamping kepatuhan, adakalanya secara disadari atau tidak orang atau

sekelompok orang itu meniru tindakan orang-orang yang ditakuti (disebut sebagai

matched dependend behavior) . Rasa takut merupakan gejala umum yang terdapat

dimana-mana,  dan bila dilekatkan pada suatu pola pemerintahan negara rasatakut ini

biasanya dipergunakan sebaik-baiknya dalam masyarakat dengan pemerintahan otoriter.

2. Rasa Cinta

Unsur kekuasaan dengan perasaan cinta menghasilkan perbuatan-perbuatan yang

bernuansa positif, orang-orang dapat bertindak sesuai dengan keinginan yang berkuasa,

masing-masing fihak tidak merasakan dirugikan satu sama lain. Reaksi kedua belah fihak,

yaitu  antara kekuasaan dan yang dikuasai, bersifat positif, dari keadaan ini maka suatu

sistem kekuasaan dapat berjalan dengan baik dan teratur. 

3. Kepercayaan

Suatu kepercayaan dapat timbul sebagai hasil hubungan langsung dari dua orang atau

lebih, satu fihak secara penuh percaya pada fihak lainnya, dalam hal ini pemegang

kekuasaan, terhadap segenap tindakan sesuai dengan peranan yang dilakukannya; dengan

kepercayaannya ini maka orang-orang akan bertindak sesuai dengan apa yang

dikehendaki oleh penguasa. Unsur kepercayaan ini penting ditumbuhkan untuk

melanggengkan suatu bentuk kekuasaan.

 

4. Pemujaan

Suatu perasaan cinta atau sistem kepercayaan mungkin pada suatu saat dapat disangkal

oleh orang lain; akan tetapi dalam sistem pemujaan, maka seseorang, sekelompok orang,

bahkan hampir seluruh warga masyarakat  akan selalu menyatakan  pembenaran atas

segala tindakan dari penguasanya, ke dalam maupun ke luar masyarakat. 

Kekuasaan itu dilaksanakan dengan melalui saluran-saluran atau media tertentu, yaitu

yang meliputi saluran : a. Militer

Untuk melaksanakan kekuasaannya, maka fihak penguasa akan lebih banyak

mempergunakan pola paksaan (coercion) serta kekuatan militer (military force), tujuan

utamanya adalah untuk menimbulkan rasa takut dalam diri masyarakat, sehingga mereka

tunduk kepada keinginan penguasa atau sekelompok orang yang dianggap sebagai

penguasa; untuk kepentingan itu, maka seringkali di bentuk oraganisasi dan pasukanpasukan khususyang bertindak sebagai dinas rahasia. 

b. Ekonomi

Penguasa berusaha menguasai kehidupan masyarakat dengan melakukan pendekatanpendekatan dengan menggunakan saluran-saluran ekonomi; dengan pola penguasaan ini

maka penguasadapatmelaksanakan peraturan-peraturannya serta akan menyalurkan

pemerintahannya dengan disertai sanksi-sanksi tertentu. Bentuknya bisa berupa monopoli,

penguasaan sektor-sektor penting dalam masyarakat, atau penguasaan kaum buruh.  

c. Politik

Melalui saluran politik, penguasa  dan pemerintah berusaha untuk membuat peraturanperaturan yang harus ditaati oleh masyrakat, caranya antara lain dengan meyakinkan atau

memaksa masyarakat untuk mentaati peraturan-peraturan yangdibuat oleh badan-badan

yang berwenang dan sah.

d. Tradisi

Saluran tradisi ini biasanya merupakan saluran yang paling disukai, karena ada

keselarasan antara nilai-nilai yang diberlakukan dengan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi

dalam suatu masyarakat, sehingga pelaksanaan kekuasaan dapat berjalan dengan lancar.  

e. Ideologi

Penguasa-penguasa dalam masyarakat biasanya mengemukakan serangkaian ajaranajaran atau doktrin-doktrin, yang bertujuan untuk menerangkan dan sekaligus memberi

dasar pembenaran bagi pelaksanaan kekuasaannya; hal itu dilakukan agar supaya

kekuasaannya dapat menjelma menjadi wewenang. Setiap penguasa akan berusaha untuk

dapat menerangkan ideologinya tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga melembaga

(institutionalized) bahkan mendarah daging (internalized) dalam diri warga-warga

masyarakat.  

f. Saluran-saluran lain

  Untuk lebih  menyalurkan pengaruhnya, penguasa biasanya tidak hanya terbatas

menggunakan saluran-saluran seperti di atas, tetapi menggunakan berbagai saluran lain,

yaitu yang berupa komunikasi massa baik berupa iklan, pamflet, surat kabar, radio,

televisi, pagelaran musik, atau apa saja yang dapat menarik simpati massa. Kemajuan

yang sangat pesat di bidang teknologi alat-alat komunikasi massa, menyebabkan bahwa saluran tersbut pada akhir-akhir ini dianggap sebagai media primer sebagai saluran

pelaksanaan kekuasaan.

6.  Bentuk-bentuk Kekuasaan

Bentuk dan sistem kekuasaan pada dasarnya selalu menyesuaikan diri pada

masyarakat dengan adat istiadat dan pola-pola perikelakuannya; kekuasaan itu dianggap perlu

ada dalam masyarakat didasarkan pada  kekhawatiran terjadinya disintegrasi dalam

masyarakat, bentuk integrasi mana yang dipertahankan oleh tata tertib sosial yang  dianggap

hanya bisa dijalankan oleh penguasa. Semakin banyaknya jumlah manusia, sehingga orang

mulai sadar bahwa keteraturan atau  ketertiban masyarakat tidak bisa menggunakan pola

penguasaan di bawah satu tangan, akan tetapi harus ada pembagian  kekuasaan, seperti yang

dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi, Robert M. Mc Iver (1954), bahwa kekuasaan itu

ada dalam bentuk lapisan-lapisan atau piramida. Kekuasaan bukanlah semata-mata berarti

bahwa banyak orang tunduk di bawah seorang penguasa, kekuasaan selalu berarti suatu

sistem berlapis-lapis yang bertingkat (hierarkis). Mc. Iver menggambarkan kekuasaan itu

dalam tiga pola umum dari sistem lapisan-lapisan atau piramida kekuasaan, yaitu :

Type Kasta

Adalah suatu sistem lapisan kekuasaan dengan garis-garis pemisah yang tegas dan kaku, tipe

semacam ini biasanya ditemukan pad bentuk-bentuk masyarakat yang berkasta, dimana

hampir tidak terjadi gerak sosial vertikal; garis-garis pemisah antara masing-masing lapisan

relatif tidak mungkin di tembus.

       Raja (penguasa)

           Bangsawan

Pegawai pemerintah

petani

buruh tani

para budak 

Pada puncak  piramida, duduk penguasa tertinggi dengan orang-orang disekitarnya, yang

didukung oleh bangsawan, tentara dan para pendeta; lapisan berikutnya terdiri dari pegawai

yang bekerja di pemerintahan; lapisan yang paling banyak anggotanya adalah lapisan para

petani, buruh tani yang kemudian didikuti dengan lapisan terendah yang terdiri dari para

budak.

Tipe Oligarkhis

Hampir seperti tipe kasta, yaitu dengan garis-garis pemisah yang tegas, akan tetapi

disini dasar pembedaan kelas-kelas sosial lebih ditentukan oleh kebudayaan masyarakat;

walaupun masih memuat unsur pewarisan kedudukan menurut kelahiran (ascribe status)

namun anggota masyarakat diberikan peluang untuk memperoleh kekuasaan-kekuasaan

tertentu, sistem yang berlaku pada masyarakat ini lebih memberikan peluang mobilitas

vertikal pada warganya. 

        Raja (penguasa)

    Bangsawan

                            Pegawai negeri, tentara, pengusaha

                Orang kaya, pengacara

        Pedagang, tukang, petani 

Buruh tani dan budak

 

Kelas menengah mempunyai warga yang paling banyak; industri, perdagangan dan keuangan

memegang peranan yang lebih penting. Ada beberapa macam cara di mana warga-warga dari

lapisan bawah untuk naik ke lapisan atasnya, dan juga ada kesempatan bagi warga-warga

lapisan menengah untuk menjadi penguasa. Tipe semacam di atas dijumpai pada masyarakatmasyarakat yagn bersifat feodal yagtelah berkembang; satu variasi dari tipe ke dua ini

dijumpaipada negara-negara yang didasarkan pada aliran fasisme dan sebagian negara-negara

totaliter; bedanya adalah bahawa kekuasaan yang sebenarnya, beradadi tangan partai politik

yang mempunyai kekuasaan yang menentukan.

Tipe Demokratis

Menunjuk pada kenyataan akan adanya garis-garis pemisah antara lapisan-lapisan

yang sifatnya mobil sekali; kelahiran tidak menentukan seseorang harus dan bisa bagaimana,

yangerpenting adalah kemampuannya dan kadang-kadang pula faktor keberuntungan, untuk

banyak kasus terbukti berasal dari berbagai partai politik, yang dalam suatu masyarakat

demokratis banyak mencapai kedudukannya dengan media partai politik ini.    

         Pemimpin politik, organisasi, partai 

          Orang kaya, petinggi militer

        

            Pejabat, pengusaha, perwira 

    Menengah

   

                             Pegawai negeri, tentara, pedagang

                 Orang kaya, pengacara

        

Tenaga buruh, petani,

Buruh tani dan budak 

Gambaran dari pola kekuasaan tersebut di atas merupakan tipe ideal yang dalam kenyataan

dan perwujudannya tidak jarang mengalami penyimpangan-penyimpangan, hal mana

terutama disebabkan oleh karena setiap masyarakat mengalami perubahan-perubahan sosial

dan kebudayaan. Setipa perubahan sosial dan kebudayaan memerlukan suatu perubahan pula

dalam pola piramida kekuasaan, yaitu untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan

masyarakat sesuai dengan perkembangan yang dialaminya.  

7. Cara-Cara Mempertahankan Kekuasaan

Sepertinya sudah menjadi kesepakatan orang banyak, bahwa untuk menyelenggarakan

suatu bentuk  kehidupan dari orang-orang atau kelompok-kelompok orang dalam suatu

persekutuan, memerlukan pengaturan dalam bentuk norma-norma atau hukum yang

pelaksanaannya dipegang oleh seseorang atau orang-orang tertentu dalam masyarakat

tersebut; penyelenggaaan ini bisa atas dasar rasa cinta, takut, pemujaan atau kepercayaan.

Orang atau kelompok orang yang memegang kekuasaan sadar bahwa selain kewajibankewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, dia atau mereka juga diberikan semacam

fasilitas dan  hak-hak tertentu  yang lebih dari  orang-orang kebanyakan, dan penguasa juga

sadar bahwa kekuasaannya itu pada suatu waktu mungkin akan akan hilang karena berbagai

sebab; atas dasar kesadarannya inilah yang biasanya menjadi pemikiran dasar bahwa sedapat

mungkin dia atau mereka mempertahankan kekuasaanya, untuk tujuan itu ditempuh beberapa

cara agar kekuasaan itu dipertahankan, yaitu melalui :

1.  Menghilangkan segenap peraturan-peraturan lama, terutama dalam bidang politik,

yang dianggap merugikan kedudukan penguasa.; peraturan-peraturan tersebut

akandigantikannya dengan peraturan-peraturan baru yang akan menguntungkan

penguasa; keadaan tersebut biasnya terjadi pada waktu akan ada pergantian kekuasaan

dari seorang penguasa kepada penguasa yang lain,

2.  Mengadakan sistem-sistem kepercayaan yang akan dapat memperkokoh kedudukan

penguasa ataugolongannya, sistem-sistem itu meliputi ideologi, agama dan lainnya,

3.  Menyelenggarakan administrasi dan birokrasi yang baik, yang dianggap lebih

memudahkan kehidupan orang banyak.

4. Senantiasa mengadakan konsolidasi secara horisontal dan vertikal

Secara khusus cara-cara penguasa dalam  memperkuat kedudukannya yaitu : 

5.  dengan menguasai bidang-bidang kehidupan tertentu, misalnya menguasai bidang

ekonomi dengan cara memperluas pasaran-pasaran perdagangan, menambah tenaga

kerja, menaikan produksi, mengadakan perlindungan terhadap barang-barang

produksi dan sebagainya; hal ini biasanyadilakukan dengan cara damai,

6.  menguasai bidang-bidang kehidupan pokok dalam masyarakat dengan cara kekerasan

atau paksaan. Maksudnya adalah untuk menghancurkan atau menguasai pusat-pusat

kekuasaan di bidang-bidang kehidupan. Biasanya cara-cara ini tidak dapat bertahan

lama, karena pada suatu saat pasti timbul reaksi yang akan menghancurkan kekuasaan

yang ada, selain bahwa kekuasaan dengan tipe  demikian tidak akan bertahan lama,

karena penguasa juga mempunyai batas-batas kemampuan akan kekuatannya. 

  Para penguasa biasanya mempunyai keahlian di bidang-bidang tertentu, seperti di

bidang politik, ekonomi, militer dan sebagainya;  kekuasaan yang dipegang seorang ahli

politik misalnya, adalah terutama mencakup di bidang politik saja. Keadaan semacam

demikian, yaitu apabila penguasa hanya menguasai bidang-bidang tertentu, menyebabkan

bahwa dia lebih mudah untuk digulingkan. Oleh sebab itu seorang penguasa seharusnya dapat

pula menguasai bidang-bidang lain, selain dari kemampuannya dalam bidang tertentu.

Apabila dia merasa tidak sanggup untuk menguasai bidang-bidang kehidupan masyarakat,

maka seyogyanya dia mendekati fihak-fihak lain yang ahli dan mengajak mereka untuk

membentuk the rulling class tersendiri.

  Melihat hal-hal tersebut di atas, maka suatu kecenderungan bahwa kekuasaan itu

bersifat kumulatif, artinya bertumpuk atau berkumpul dalam suatu tangan penguasa atau

sekelompok orang-orang, merupakan hal yangwajar dalam berbagai masyarakat. Dan apabila

dalam salah satu bidang kehidupan terdapat orang kuat yang berkuasa, maka timbul suatu

pusat kekuasaan; untuk mengimbangi keadaan ini, masyarakat kemudian membentuk suatu

pusat-pusat kekuasaan lainnya, yang disebut sebagai  oposisi, perkara sehat atau tidaknya

oposisi ini, merupakan soal lain. Konkurensi terhadap kekuasaan yang pada suatu saat

memegang tampuk pemerintahan, akan selalu ada. Apakah konkurensi itu diberlakukan

secara bebas atau terbatas,semuanya tergantung dari struktur masyarakat.   

8. Hakekat Wewenang 

Sebagaimana halnya dengan kekuasaan, maka wewenang juga dapat dijumpai di

mana-mana, walaupun tidak selamanya kekuasaan dan wewenang di satu tangan. Dengan

wewenang, atau dalam istilah umum disebut sebagai  authority  atau  legalized power,

dimaksudkan suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijakan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting dan untuk

menyelesaikan pertentangan-pertentangan; dengan perkataan lain, seseorang yang memiliki

wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak; apabila

orang membicarakan tentang wewenang maka yang dimaksud adalah hak yang dimiliki oleh

seseorang atau sekelompok orang. Dipandang dari sudut masyarakat, maka kekuasaan tanpa

wewenang, merupakan kekuasaan yang tidak sah. Kekuasaan harus mendapat pengakuan dan

pengesahan dari masyarakat agar menjadi wewenang. 

  Wewenang hanya mengalami perubahan dalam bentuk, sehingga dalam kenyataannya

wewenang tadi tetap ada. Perkembangan suatu wewenang terletak pada arah serta tujuannya

untuk sebanyak mungkin memenuhi bentuk yang diidam-idamkan masyarakat. Pada dasarnya

terdapat beberapa bentuk wewenang yaitu berdasarkan pada :

8.1.  Hubungan dengan dasar hukum yang berlaku

a.  Wewenang kharismatis.

  yaitu merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma yang merupakan suatu

kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang, kemampuan mana yang diyakini

sebagai pembawaan seseorang sejak lahir. Orang-orang lain mengakui akan adanya

kemampuan tersebut atas dasar kepercayaan dan pemujaan, oleh karena mereka menganggap

bahwa sumber kemampuan tersebut berada diatas kekuasaan dan kemampuan manusia

umumnya. Sumber dari kepercayaan dan pemujaan itu adalah karena seseorang memiliki

kemampuan khusus, dan keberadaannya akan tetap ada  selama masyarakat banyak

merasakan manfaat dan gunanya. 

  Wewenang kharismatis dapat berwujud suatu kewenangan untuk diri orang itu

sendiri, dan dapat dilaksanakan terhadap segolongan orang atau bahkan terhadap golongangolongan dalam masyarakat. Dasar dari wewenang ini bukan terletak pada suatu peraturan

atau hukum, melainkan bersumber pada diri pribadi individu yang bersangkutan, kharisma itu

mungkin saja meningkat sesuai dengan kesanggupan individu untuk membuktikan

kemanfaatnya pada masyarakat.; sebaliknya, wewenang inidapat berkurang apabila ternyata

individu yang memilikinya berbuat kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan masyarakat

banyak, sehingga unsur kepercayaannya menjadi berkurang. 

  Wewenang kharismatis ini tidak diatur oleh kaidah-kaidah yang tradisional maupun

rasional; sifatnya adalah irrasional. Tidak jarang terjadi bahwa kharisma yang dimiliki

seorang itu dapat hilang, seiring dengan dinamika dan perkembangan masyarakat yang

memungkinkan terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat sehingga ada perbedaanperbedaan faham dari berbagai nilai yang tadinya disepakati bersama;   perubahan mana yang

tidak sesuai lagi dengan kharisma individu yang bersangkutan, sehingga ia tertinggal oleh

kemajuan dan perkembangan masyarakat  

 b. Wewenang Tradisional

Wewenang bentuk ini bisa dimiliki oleh seorang atau beberapa orang dalam suatu

kelompok atau masyarakat, namun sumbernya bukan dari kemampuan-kemampuan khusus

seperti yang ada pada wewenang khrismatis, akan tetapi oleh karena seorang atau beberapa

orang itu memiliki kekuasaan dan wewenang yang telah melembaga dan bahkan menjiwai

masyarakat; dimana orang atau beberapa orang itu sudah lama sekali mempunyai kekuasaan

di dalam masyarakat, sehingga orang banyak menjadi percaya dan mengakui kekuasaan itu.

Beberapa ciridari wewenang tradisional antara lain :

a.  Adanya ketentuan-ketentuan tradisional yang mengikat penguasa yang

mempunyai wewenang , serta orang-orang lainnya dalam masyarakat

b.  Adanya wewenang yang lebih tinggi daripada kedudukan seseorang diri hadir

secara pribadi

c.  Selama tidak ada pertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisional, orangorang dapat bertindak secar bebas.

Pada masyarakat dimana penguasa mempunyai wewenang tradisional, tidak ada

pembatasan yang tegas antara wewenang dengan kemampuan-kemampuan pribadi

seseorang, yang terlepas dari wewenang tersebut; dalam hal ini sering kali hubungan

kekeluargaan memegang peranan penting dalam pelaksanaan wewenang. Kepercayaan

serta kehormatan yang diberikan kepada mereka yang mempunyai wewenang tradisional

biasanya mempunyai fungsi yang memberikan ketenangan pada masyarakat dalam arti

bahwa karenanya, maka masyarakat selalu mengikatkan dirinya pada tradisi. Wewenang

tradisional dapat juga berkurang atau bahkan hilang, antara lain karena pemegang

wewenang tadi tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Memang, masyarakat

yang menyandarkan dirinya pada tradisi biasanya lambat sekali perkembangannya,

walaupun terjadi sedikit-sedikit perubahan. Dengan demikian, maka wewenang yang

menyandarkan diri pada tradisi, harus juga menyesuaikan diri dengan perubahanperubahan kemasyarakatan.  

c. Wewenang Rasionil

Wewenang rasionil yang juga disebut sebagai wewenang legal yaitu wewenang

yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, sistem hukum

mana difahamkan sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati oleh masyarakat,

dan bahkan yang telah diperkuat oleh negara. Pada wewenang yang didasarkan pada

sistem hukum ini harus dilihat juga apakah sistem hukumnya bersandar pada tradisi,

agama, atau faktor lain, kemudian harus ditelaah pula hubungannya dengan sistem

kekuasaan serta diuji pula apakah sistem hukum tadi cocok atau tidak dengan sistem

kebudayaan masyarakat, agar supaya kehidupan dapat berjalan dengan tenang dan

tenteram.   Didalam masyarakat yang relatif demokratis, maka sesuai dengan sistem

hukumnya, orang-orang yang memegang kekuasaan diberi kedudukan menurut jangka

waktu tertentu dan terbatas. Gunanya adalah agar supaya orang-orang yang memegang

kekuasaan tadi akan dapat menyelenggarakannya sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Kemungkinannya adalah kecil sekali bahwa orang-orang tertentu secara terus menerus

memegang kekuasaan dalam jangka waktu yang lama sekali seperti halnya yang berlaku

pada masyarakat yang relatif tradisionil. Hal itu kemungkinan sekali akan menghambat

keinginan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. 

  Apabila ketiga bentuk wewewang tersebut diterapkan dalam masyarakat, maka

biasanya ketiga-tiganya akan dapat dijumpai, walaupun mungkin hanya salah satu bentuk

saja yang tampak menonjol; dengan semakin populernya sistem demokrasi pada jaman

sekarang ini, maka wewenang tradisionil yang diwujudkan dengan pola kekuasaan yang

turun temurun dari orang tua kepada anak, kelihatannya semakin berkurang.; di dalam

suatu masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan secara cepat, mendalam dan

meluas, wewenang kharismatis mendapat kesempatan tampil ke muka; dalam keadaan

yang demikian tradisi kurang mendapat penghargaan  yang tinggi dari masyarakat.

Lagipula, kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial tidak lagi dapat dipergunakan sebagai

pedoman yang tegas bagi para warga masyarakat . Oleh karena itu golongan-golongan di

dalam masyarakat, dengan rela hati mengikuti orang yang mempunyai kecakapan pribadi

untuk memancarkan pengaruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu itu. 

Tugas : 

1.  Kemukakan beberapa bentuk wewenang kharismatis, tradisionil, dan rasionil  

dalam kehidupan masyarakat Indonesia, untuk kurun waktu :

Sebelum adanya pengaruh asing : India, Cina, Persi, dan Eropa

Setelah masuknya pengaruh asing sebelum Eropa

Setelah masuknya pengaruh Eropa

Pada jaman kemerdekaan dan sesudahnya ( era orde lama)

Pada era orde baru

Pada era reformasi

2.  Gambarkan keberadaan masing-masing wewenang dengan perubahan-perubahan

yang terjadi dalam masyarakat 8.2. . Kepentingan Pengaturan :

a. Wewenang Tidak Resmi

  Di dalam setiap masyarakat akan dapat dijumpai aneka macam bentuk kelompok,

mulai dari yang jumlah anggota-anggotanya sedikit dan  saling kenal-mengenal secara

pribadi, sampai pada kelompok-kelompok besar dimana hubungan antara  anggotaanggotanya lebih banyak didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang rasional. Dalam

kehidupan kelompok-kelompok tadi seringkali timbul masalah-masalah mengenai derajat

resminya suatu wewenang yang berlaku di dalamnya. Seringkali wewenang yang berlaku

dalam kelompok-kelompok kecil tersebut sebagai wewenang yang tidak resmi oleh karena

sifatnya yang spontan, situasional dan didasarkan pada faktor saling  kenal mengenal, serta

dimana wewenang tersebut tidak diterapkan secara sitematis. Wewenang tidak resmi

biasanya timbul dalam hubungan-hubungan antar pribadi yang sifatnya situasional, dan

sifatnya sangat ditentukan fihak-fihak yang saling berhubungan tadi.

 

b. Wewenang Resmi

Wewenang resmi sifatnya sistematis, dapat diperhitungkan dan rasionil, biasanya

wewenang ini dapat dijumpai pad kelompok-kelompok besar yang memerlukan atauran tata

tertib yang tegas dan bersifat tetap. Di dalam kelompok-kelompok ini,  karena banyaknya

anggota, biasanya ditentukan dengan tegas hak-hak serta kewajiban-kewajiban para

anggotanya, kedudukan serta peranannya, siapa-siapa yang menetapkan kebijakan-kebijakan

dan siapa pelaksana-pelaksananya, dan seterusnya. Walaupun demikian,  dalam kelompokkelompok besar dengan wewenang resmi tersebut, bukan tidak mungkin timbul wewenang

yang tidak resmi; tidak semuanya dalam kelompok tersebut dijalankan atas dasar peraturanperaturan resmi yang sengaja dibentuk, bahkan demi kelancaran suatu perusahaan besar

misalnya, kadangkala prosesnya didasarkankan pada kebiasaan-kebiasaan atau aturan-aturan

yang tidak resmi. Sebaliknya di dalam kelompok-kelompok yang kecil mungkin saja ada

usaha-usaha untuk menjadikan wewenang yang tidak resmi menjadi wewenang resmi, hal

mana biasanya disebabkan oleh terlalu seringnya terjadi pertentangan-pertentangan dalam

kelompok kecil tersebut, sehingga untuk mempertahankan keberadaannya, diperlukan aturanaturan yang lebih tegas, tetap, dan mengikat.    

8.3. . Kepentingan Pribadi dan Tempat Tinggal (teritorial)

a. Wewenang Pribadi

Wewenang pribadi sangat tergantung dari solidaritas dan rasa keberasamaan yang

tinggi dari  anggota-anggota suatu kelompok; individu  –individu dianggap lebih banyak

memiliki kewajiban-kewajiban daripada hak-hak. Struktur wewenang bersifat konsentris,

artinya dari satu titik pusat lalu meluas melalui lingkaran-lingkaran wewenang tertentu.

Setiap lingkaran wewenang dianggap mempunyai kekuasaan penuh di wilayahnya masing-masing. Apabila bentuk wewenang ini dihubungan dengan bentuk yang berdasar hukum yang

berlaku, seperti Max Weber, maka wewenang pribadi lebih didasarkan pada tradisi, dan atau

kharisma.

b. Wewenang Teritorial

Pada wewenang teritorial, maka wilayah tempat tinggal memegang peranan yang

sangat penting; pada kelompok ini, unsur kebersamaan cenderung berkurang, oleh karena

desakan-desakan dari faktor individual. Hal ini bukan berarti bahwa kepentingan-kepentingan

perorangan diakui dalam kerangka kepentingan-kepentingan bersama. Pada  wewenang

teritorial ada kecenderungan untuk mengadakan sentralisasi wewenang yang memungkinkan

hubungan yang langsung dengan para warga kelompok. Walaupun wewenang pribadi dan

wewenang teritorial ini merupakan bentuk wewenangan dengan substansinya masing-masing,

namun dalam berbagai keadaan kedua bentuk wewenang tadi dapat saja hidup secaraber

dampingan.    

8.4. Lingkup Wewenang

a. Wewenang Terbatas

Wewenang terbatas adalah wewenang yang sifatnya terbatas, dalam arti  tidak

mencakup semua sektor atau bidang kehidupan, akan tetapi hanya terbatas pada salah satu

sektor atau bidang saja. Misalnya , seorang jaksa di Indonesia mempunyai wewenang atas

nama negara menuntut seorang warga masyarakat yang melakukan tindak pidana, akan tetapi

jaksa tersebut tidak berwenang untuk mengadilinya.

b. Wewenang Menyeluruh

Suatu wewenang menyeluruh berarti suatu wewenang yang tidak dibatasi oleh

bidang-bidang kehidupan tertentu. Suatu contoh adalah, misalnya bahwa setiap negara

mempunyai wewenang yang mnenyeluruh atau mutlak untuk mempertahankan kedaulatan

wilayahnya. Jadi, apakah suatu wewenang bersifat terbatasatau menyeluruh tergantung dari

sudut penglihatan fihak-fihak yang ingin menyorotinya. Adalah suatu kenyataan pula bahwa

kedua bentuk wewenang tadi dapat berproses secara berdampingan, diamana pada situasisituasi tertentu salah satu bentuk lebih berperan daripada bentuk lainnya.   

  Untuk menggambarkan fenomena kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat secara

utuh, sekurangnya ada dua substansi lagi yang perlu dikemukakan karena dua keadaan ini

juga turut menentukan keberadaan dari keuasaan dan wewenang di atas; kedua fenomena itu

adalah : 9. Kepemimpinan (Leadership).

Kepemimpinan adalah suatu fungsi kegiatan-kegiatan kelompok, merupakan proses

pemenuhan kebutuhan  yang diakui oleh kelompok, dan suatu proses yang mengarah pada

kegiatan-kegiatan kelompok ke tujuan-tujuan yang dibenarkan oleh kelompok; dengan

demikian kepemimpinan itu menambah stabilitas kelompok atau dapat juga mengubah

stabilitas kelompok.  Dalam kepemimpinan termuat dua substansi, yaitu kekuasaan dan

wewenang, dan bila kepemimpinan ini diwujudkan dalam bentuk yang nyata akan melekat

pada figur manusia yang disebut sebagai pemimpin. Kepemimpinan dapat diartikan sebagi

suatu kemampuan dari seseorang (leader) untuk mempengaruhi orang lain sebagai fihak yang

dipimpin atau pengikut-pengikutnya, sehingga mereka bertingkah-laku sebagaimana yang

dikehendaki oleh pemimpin tersebut. 

  Kepemimpinan ini dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan

kepemimpinan sebagai proses sosial; sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan suatu

kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau

suatu badan. Sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang

dilakukan seseorang atau suatu badan, yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat. 

9.1. Bentuk-bentuk kepemimpinan : 

Kepemimpinan itu dapat bersifat  langsung maupun tidak langsung;  kepemimpinan

yang langsung yaitu kepemimpinan yang diwakilkan atau diwujudkan kepada seseorang yang

memimpin kegiatan-kegiatan orang-orang lain; dan kepemimpinan yang tidak langsung

berarti suatu bentuk kepemimpinan melalui perantara obyek-obyek tertentu. 

  Kepemimpinan juga dibedakan antara  kepemimpinan resmi (formal leadership)

dengan kepemimpinan yang tidak resmi (informal leadership) . Kepemimpinan resmi, yaitu

bentuk kepemimpinan yang terwujud dalam suatu jabatan yang senantiasa harus mengacu

pada landasan-landasan atau peraturan-peraturan resmi, sehingga dengan demikian daya

cakupnya agak terbatas; sedangkan kepemimpinan yang tidak resmi mempunyai daya cakup

yang relatif lebih luas dari batas-batas resmi, karena kepemimpinan tersebut didasarkan atas

pengakuan dan kepercayaan masyarakat. Ukuran benar-tidaknya suatu kepemimpinan tidak

resmi terletak pada tujuan dan hasil pelaksanaan kepemimpinan tersebut, yang dianggap

menguntungkan atau merugikan masyarakat. Walaupun seorang pemimpin yang resmi tidak

boleh menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada , akan tetapi ada kalanya untuk situasi

atau kondisi tertentu dapat juga melakukan suatu kebijakan yang dianggap perlu dalam

menghadapi masalah-masalah kehidupan orang banyak.. sebaliknya, kepemimpinan yang

tidak resmi dapat pula dipergunakan di dalam suatu jabatan resmi karena lebih leluasa di

dalam mensikapi peraturan-peraturan resmi, yang sifatnya lebih mengikat; dalam bidang

yang terakhir ini, maka seorang pemimpin dapat menggerakkan kekuatan-kekuatan

masyarakat, untuk mencapai suatu tujuan tertentu.   

 9.2. Pola-pola kepemimpinan :

Bila kepemimpinan ini dilihat dari pola, maka ada dua bentuk kepemimpinan, yaitu

yang berpola  konservatif  dan yang  berpola  liberal; Kepemimpinan yang konservatif, yaitu

suatu pola kepemimpinan yang relatif mempertahankan hal-hal yang lama, karena telah diuji

kehandalan dan manfaatnya; yang bila mana pola tersebut dilekatkan pada seorang

pemimpin, konsekuensinya cenderung selalu menganggap benar terhadap segala sikap

ataupun tindakan kepemimpinannya, walau sudah tidak sesuai atau relevan lagi dengan

keadaan masyarakat sekarang .

  Kepemimpinan liberal, yaitu suatu pola kepemimpinan yang mengedepankan

gagasan-gasan baru dan perubahan sosial; yang bila pola tersebut diterapkan pada  seorang

pemimpin, dia dapat mengabaikan arti pentingnya nilai-nilai yang telah lama berlaku

(established) 

9.3. Sifat-sifat Kepemimpinan :

Kepemimpinan otokratis, merupakan bentuk kepemimpinan yang relatif ditentukan sendiri,

merupakan hukum sendiri,  dimana seorang pemimpin disini menguasai segala-galanya.

Kepemimpinan paternalistis, merupakan bentuk kepemimpinan yang hampir sama dengan

bentuk otokratis, namun disini seorang pemimpin masih memerlukan konsultasi dengan

fihak-fihak yang dianggap dapat membantu permasalahan-permasalan yang dihadapinya;

kebutuhan-kebutuhan dan keinginan orang lain masihdiperhatikan, namun keputusan

terakhir ada pada tangan seorang pemimpin.

Kepemimpinan demokratis, merupakan bentuk kepemimpinan yang paling dianggap populer

pada masyarakat yang telah maju, karena pola kepemimpinannya dianggap lebih aspiratif

dan lebih bisa dipertanggung jawabkan, karena orang banyak ikut berperan dalam

kebijakan-kebijakan seorang pemimpin.  

Kepemimpinan eksekutif, merupakan bentuk kepemimpinan yang biasanya tampil di

belakang layar, bentuk ini sering tampil sebagai kelompok kecil atau wakil yang

mendukung seorang pempinan.

10. Birokrasi

Di dalam setiap kehidupan masyarakat manapun, tentu segenap warga yang ada

sangat menginginkan suatu kepemimpinan yang dapat berjalan efektif, keadaan ini bisa

terwujud bila antara mereka yang memegang kekuasaan atau wewenang dengan mereka yang

dipengaruhi terdapat suatu hubungan yang saling menguntungkan. Dalam kelompok atau

masyarakat kecil, dimana hubungan para anggota-anggotanya dapat dilakukan secara pribadi

dan langsung, maka hal tentang hubungan ini tidak akan banyak menemui kesulitan; akan

tetapi pada masyarakat yang lebih besar, maka penggunaan kekuasaan tidak dapat dilakukan tanpa adanya suatu alat atau media penghubung  yang teratur dan dapat dipercaya, alat atau

media itullah yang disebut dengan birokrasi (bureaucracy).  Dengan adanya alat penghubung

ini maka penggunaan kekuasaan dari suatu pusat pemerintahan, dapat dilakukan dengan lebih

cepat, lebih luas dan lebih merata ; oleh karena itu, apabila di dalam suatu masyarakat ada

seseorang atau sekelompok orang telah berhasil memusatkan banyak kekuasaan dalam

tangannya, maka pengaruh dari kekuasaan itu pada masyarakat umum akan terasa lebih

meningkat dan mengekang dibandingkan dengan masa-masa terdahulu. 

  Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk

mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu,

atau dengan perkataan lain, menurut seornag ahli Sosiologi Eropa,  Lewis A. Coser,

dikatakan bahwa birokrasi itu organisasi yang bersifat hierarkis yang ditetapkan secara

rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugastugas administratif.  

  Dalam hal ini Sosiologi tidak memandang birokrasi itu sebagai saluran yang sifatnya

kondusif atau menghambat perputaran roda pemerintahan, disini Sosiologi bersikap netral

dimana ia hanya menggambarkan suatu fenomena saja. Bentuk penolakan dari keberlakuan

birokrasi biasanya disebut dengan istilah bureaucratism atau birokratis, keberadaan birokrasi

dianggap menghambat saluran pemerintahan dan menyimpang dari tujuan, keadaan ini

disebut sebagai  red tape.  Makna pokok dari pengertian birokrasi adalah pada kenyataan

bahwa organisasi tersebut menghimpun tenaga-tenaga demi jalannya organisasi yang

bersangkutan, dengan tidak terlalu menekankan pada tujuan-tujuan pokok yang hendak di

capai oraganisasi itu.

 

Soerjono Soekanto menggambarkan bahwa sekurangnya birokrasi itu mencakup lima unsur

penting, yaitu :

10.1. Organisasi

Organisasi merupakan satu cara untuk mengumpulkan tenaga serta membagi-bagikan

kekuasaan dan wewenang di dalam pengumpulan tenaga tersebut; dan apabila dilihat dari

pembagian kekuasaan tersebut, maka di dalam suatu organisasi terdapat :

a. penguasa dan  mereka yang dikuasai

b. hierarki, yaitu urutan-urutan kekuasaan secara vertikal atau bertingkat dari atas ke

bawah 

c. ada pembagian tugas yang horisontal, yaitu pembagian tugas antara beberapa bagian,

dimana bagian-bagian tersebut mempunyai kekuasaan dan wewenang yang setingkat

atau sederajat, d. ada suatu kelompok sosial.

Suatu pembagian kekuasaan yang vertikal adalah urutan-urutan dari kepala, wakil

kepala, sekertaris dan seterusnya sampai pegawai rendahan; itu semua merupakan saluran

yang membawa perintah dari atas ke bawah, akan tetapi juga merupakan saluran untuk

membawa keinginan –keinginan dari bawah ke atas, saluran ini merupakan jalur lalu lintas

dari dua arah (two way traffic).

  Pembagian kekuasaan yang horisontal tidak menyebabkan perbedaan tingkat

kedudukan, akan tetapi lebih ditekankan pada pembagian kekuasaan dan wewenang secara

mendatar yang terutama dilandaskan pada pembagian  kerja dan spesialisasi. Setiap bagian

dari pembagian kerja dan spesialisasi dalm melaksanakan tugas-tugasnya dikoordinir oleh

kedudukan yang lebih tinggi derajatnya dan demikian seterusnya dari atas.

  Di dalam organisasi tersebut ada unsur pimpinan dan ada yang dipimpin; pemimpin

mungkin ada pada diri seseorang atau sekelompok orang. Orang-orang yang ada dalam suatu

organisasi merasa dirinya sebagai bagian dari kesatuan tersebut, dan bagi mereka yang telah

tersedia peraturan-peraturan tertentu, yang hanya  berlaku bagi anggota-anggotanya. Karena

itu, maka kesemuanya sebagai suatu kesatuan disebut suatu kelompok sosial. 

10.2. Pengerahan tenaga

Pengerahan tenaga dimaksudkan sebagai pengaturan tenaga-tenaga secara

organisatoris untuk melaksanakan suatu tugas tertentu; tenaga disini meliputi baik tenaga

kasar, yaitu meliputi tenaga-tenaga fisik yang mengandalkan pada keterampilan tangan,

maupun tenaga ahli, yaitu tenaga-tenaga nonfisik yang lebih menggunakan tenaga fikiran.

10.3. Sifatnya yang teratur

Teratur disini berarti aktifitasnya berlandaskan pada tata tertib tertentu atau atas dasar

peraturan-peraturan tertentu; dalam tertib ini maka seseorang sadar akan kedudukannya di

dalam suatu lingkungan pekerjaan, hubungan kerja dengan bagian-bagian lain, beserta

tanggung jawabnya.

10.4. Bersifat terus menerus 

Disamping harus adanya peraturan-peraturan yang formal, hal tentang disiplin kerja

juga harus mendapat perhatian penting, yaitu berupa ketaatan untuk menjalankan pekerjaan

sebagaimana yang telah ditetapkan. Ada kalanya peraturan-peraturan formil belum ada,

namun disiplin kerja harus sudah ada; pengerahan tenaga kerja ini harus berlaku secara terus

menerus

10.5. Mempunyai tujuan 

Birokrasi merupakan suatu organisasi di dalam masyarakat, demikian kata  Max

Weber, oleh karena itu maka birokrasi tidak boleh menyimpang daripada dasar-dasar

kehidupan yang telah ditentukan; keberadaan birokrasi tentu tidak lepas dari tujuan-tujuan,

dan untuk sampai pada harapan-harapan itu roda keberjalanan suatu birokrasi harus sesuai

dengan tujuan yang semula. 

  Dalam pandangannya tentang birokrasi, Max Weber sebenarnya khawatir akan akibatakibat perkembangan birokrasi yang sangat pesat pada dewasa ini;  setiap petugas

mendapatkan tempat tertentu yang tetap, sebagai mana ibaratnya manusia adalah sebuah roda

bergigi dalam sebuah mesin, apabila manusia tersebut telah sadar akan kedudukannya, maka

dia akan berusaha untuk menjadi roda sebuah mesin. Gejala tersebut disebabkan karena

manusia terlalu terikat oleh adanya suatu tata-tertib, sehingga manakala tata-tertib itu

terabaikan atau bahkan tidak ada karena perubahan-perubahan dalam masyarakat, maka dia

tidak tahu lagi bentuk apa yang akan dijadikan dasar pegangannya.

 Daftar  Bacaan 

Grusky, David B.ed. (1994).  Social Stratification, Class, Race And Gender; Boulder-San

Fransisco-Oxford: Westview Press.

Horton, Paul B.- Hunt, Chester L. (1992). Sosiologi,  (terj.). edisi keenam, Jakarta: Penerbit

Erlangga

Johnson, Doyle Paul. (1986). Teori Sosiologi Klasik Dan Modern, terj. Jilid 1 – 2. Jakarta:   

PT Gramedia Indonesia

Nasikun. (1993). Sistem Sosial Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Sanderson, (2000) Sosiologi Macro, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial; Jakarta:

PT RajaGrafindo Persada

Soekanto, Soerjono. (1998).  Sosiologi Suatu Pengantar; Jakarta: Yayasan Penerbit

Universitas Indonesia.

Soekanto, Soerjono.  (1983). Beberapa Teori Sosiologi Tentang Sturktur Sosial, Jakarta: CV

Rajawali.

Soemardjan, Selo-Soemardi, (1974). Setangkai Bunga Sosiologi; Jakarta: Lembaga Penerbit

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.